banner 728x250
Metro  

Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Yusron Fauzi Saleh, menyerap Beragam Keluhan dan Aspirasi Warga

banner 120x600
banner 468x60

METRO LAMPUNG– Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Yusron Fauzi Saleh, menyerap beragam keluhan dan aspirasi warga dalam agenda Reses di daerah pemilihan (Dapil) Metro Pusat, mulai dari rendahnya honor tenaga didik taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) hingga masalah klasik soal banjir dan infrastruktur.

Tri Ningsih, Warga Kelurahan Imopuro mengeluhkan honor yang diterima oleh para guru ngaji yang mengajar di TPA. Ia menyebut tenaga didik hanya mendapat honor sebesar Rp120 ribu per bulan. Nilai yang dinilai tidak sepadan dengan pengabdian seorang guru ngaji dalam mencerdaskan generasi Qur’ani.

banner 325x300

“Kami harap ada penambahan insentif bagi guru-guru TPA, karena mereka sangat berjasa,” ujar Tri, Kamis, 22 Mei 2025.

Menanggapi hal itu, Yusron Fauzi Saleh mengaku prihatin. Ia menyebut jumlah yang diterima para guru ngaji selama setahun bahkan hanya mencapai Rp1,5 juta.

“Miris. Guru mengaji yang seharusnya mendapat apresiasi justru dihargai dengan jumlah yang begitu rendah. Saya akan membawa usulan penambahan insentif ini kepada Wali Kota, apalagi beliau sendiri dikenal sebagai tokoh agama,” ucap Yusron dalam dialog Reses.

Yusron menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan non-formal berbasis keagamaan. Menurutnya, bila disesuaikan dengan kemampuan APBD, pemberian insentif yang lebih manusiawi bukanlah hal yang mustahil.

Pelatihan Digital untuk Perempuan: Aspirasi Baru dari Metro Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Tri juga mengusulkan pelatihan ekonomi kreatif untuk ibu-ibu rumah tangga, khususnya terkait penjualan online. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan narasumber dari kalangan content creator atau pelaku usaha daring yang sukses, agar pelatihan lebih aplikatif dan inspiratif.

Yusron menyambut baik usulan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kota Metro sebelumnya telah menggelar pelatihan serupa, namun mungkin penerapannya belum merata.

“Besok akan kami usulkan agar kuota pelatihan ditambah dan narasumbernya langsung dari kalangan kreator. Harus ada perubahan pendekatan agar pelatihan ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan bisa langsung diterapkan,” ujarnya.

Pelatihan ini, menurut Yusron, dapat menjadi jalan keluar bagi keluarga yang terdampak keterbatasan ekonomi, khususnya ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara finansial melalui platform digital.

Keluhan tak kalah penting datang dari warga Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Ukar, salah satu warga, menyoroti buruknya sistem drainase yang menyebabkan genangan hingga banjir saat musim hujan.

“Sudah lama kami mengalami banjir setiap hujan turun deras. Drainase tak memadai dan belum ada perbaikan signifikan,” ujar Ukar.

Masalah infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan lingkungan, menurutnya, tidak boleh terus dibiarkan tanpa tindak lanjut yang konkret. Ia berharap agar DPRD segera menyuarakan kebutuhan ini dalam sidang anggaran berikutnya.

Yusron pun memastikan bahwa persoalan banjir dan infrastruktur akan masuk dalam catatan penting DPRD untuk segera diadvokasikan ke dinas teknis terkait. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar tambal sulam, tapi berorientasi pada solusi jangka panjang.

Solusi Melalui Dialog, Bukan Sekadar Serap Aspirasi, Reses ini menjadi ruang bertemunya suara rakyat dengan telinga parlemen. Lebih dari sekadar forum formal, pertemuan ini membuka pintu bagi warga untuk menyampaikan keluh kesah yang selama ini terpendam.

“Dari pertemuan ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terbaik,” kata Yusron di akhir kegiatan.

Ia menekankan bahwa setiap aduan warga akan dikaji dan disampaikan kepada pihak eksekutif agar tidak berhenti di meja aspirasi semata.

Langkah selanjutnya, menurut Yusron, adalah menyusun notulensi resmi hasil Reses, menyampaikannya dalam rapat paripurna DPRD, dan mendorong pembentukan program yang relevan melalui APBD Perubahan.

Kolaboratif antara Warga dan Pemerintah
Serapan aspirasi seperti ini, jika dikelola dengan baik, menjadi fondasi bagi pembangunan berbasis kebutuhan nyata. Keluhan tentang insentif guru TPA, pelatihan online, hingga masalah drainase, pungkasnya. (**)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *