WARTAMANIA — Aksi Demo besar-besaran ke kantor Gubernur Lampung di lanjutkan ke Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin Pagi (13/01/2025).
Ketua Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur, Maradoni, meminta pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai kebijakan harga dan perlindungan petani singkong.
“Aksi besar-besaran dengan jumlah massa kurang lebih 5 ribu orang Petani singkong khususnya dari kabupaten Lam-tim, belum dari kabupaten lain Se-provinsi Lampung,” ucapnya.
“Jika pemerintah tidak peduli dengan nasib kami, maka kami akan turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih besar. Kami ingin SKB tersebut benar-benar dijalankan demi keadilan bagi petani,” tegas Maradoni kepada awak media di sela-sela akan mengadakan aksi Demo besar-besaran, beserta petani Singkong kabupaten Lampung Timur ke provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung hari ini.
Maradoni juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat petani, terutama pengusaha industri tapioka yang selama ini menjadi mitra petani.
Dia menilai perusahaan perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berpihak.
Sebelum melaksanakan Aksi Demo tersebut, disampaikan pula hasil kesepakatan antara pengusaha industri tapioka dan perwakilan petani, yakni harga pembelian ubikayu minimal Rp1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen, dan umur panen minimal 9 bulan.
Namun, Maradoni menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini harus diperketat.
Semua Unsur,lembaga,Ormas Dan Petani singkong Se-kabupaten Lampung Timur, mendukung upaya para petani dalam memperjuangkan hak mereka secara demokratis, sembari berharap ada solusi konkret dari pemerintah dan pihak terkait.
“Kami memahami keresahan para petani dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. Jika masalah ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial bisa meningkat,” ujar Maradoni, selaku ketua paguyuban petani Singkong kabupaten Lam-tim.
“Lanjut dia juga menyebutkan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan petani agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Harus ada komunikasi yang lebih intens dan ketegasan dari pemerintah Provinsi Lampung,agar tidak ada yang di rugikan,” Ungkap kordinator,Peto Sanjaya di sela keberangkatan Aksi Demo.
Para petani yang ikut hadir juga berharap, dengan tekanan ini, pemerintah Provinsi Lampung dapat segera merealisasikan kebijakan yang pro-petani dan memastikan kesepakatan harga tersebut benar-benar berjalan tanpa penyimpangan.(Rd)
Jika tidak, aksi besar-besaran yang direncanakan petani akan menjadi langkah terakhir untuk memperjuangkan hak mereka. (Rd)