PRINGSEWU – Pengerjaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pringsewu tahun 2025 menuai sorotan publik. Sejumlah sumber dari internal pemerintahan dan masyarakat menyebut, terdapat sekitar 10 paket pekerjaan SPAM yang tersebar di berbagai kecamatan, namun hingga kini pelaksanaannya dinilai minim transparansi dan rawan penyimpangan.
Dari hasil penelusuran sementara tim di lapangan, proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan nilai anggaran yang cukup besar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagian dari APBD Kabupaten Pringsewu. Namun, publik nyaris tidak mendapat informasi jelas mengenai lokasi pekerjaan, nilai kontrak, nama pelaksana, serta progres fisiknya.
“Kalau kami tanya ke aparat pekon, mereka juga tidak tahu siapa yang mengerjakan dan berapa besar dananya. Pipa memang sedang dipasang, tapi tidak jelas arahnya ke mana dan kapan air akan mengalir,” ujar salah seorang warga di Kecamatan Pringsewu, Jum’at (03/10/2025).
Minimnya keterbukaan informasi itu menimbulkan dugaan adanya praktek pengkondisian pemenang tender pada proyek SPAM di lingkup Kabupaten Pringsewu. Beberapa sumber menyebutkan, ada indikasi kuat bahwa sebagian paket sudah diarahkan kepada pihak tertentu sejak tahap awal perencanaan.
Selain itu, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan tidak mencerminkan profesionalitas. Beberapa jaringan pipa tampak dipasang dengan kedalaman yang tidak sesuai standar teknis, sebagian tidak diberi penanda, dan sejumlah titik galian terlihat terbuka tanpa pengamanan memadai.
“Kami khawatir ini dikerjakan asal-asalan. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi airnya tak sampai ke rumah warga,” kata seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Banyumas.
Situasi ini memicu desakan dari masyarakat sipil dan kelompok pemuda di Pringsewu agar pemerintah daerah dan dinas terkait segera memberikan klarifikasi terbuka. Mereka menilai proyek air bersih seharusnya menjadi prioritas pelayanan dasar, bukan ladang kepentingan oknum.
“Kalau tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, kami akan menyiapkan laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami ingin proyek ini diaudit secara menyeluruh, termasuk proses lelangnya,” tegas salah satu aktivis warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas … maupun PDAM Pringsewu belum memberikan tanggapan resmi meski surat konfirmasi telah dikirim oleh redaksi. Sehingga, berita butuh informasi lebih lanjut.
Sampai saat ini, tim masih menelusuri data kontrak, daftar pelaksana, dan hasil pengawasan proyek SPAM di Kabupaten Pringsewu. Kami membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait agar pemberitaan ini tetap berimbang dan objektif. (Tim)
